PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, khususnya mengenai pemisahan pelaksanaan Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi hukum dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap penguatan demokrasi, pelaksanaan kedaulatan rakyat, perlindungan hak pilih warga negara, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan pemisahan penyelenggaraan Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Daerah dengan interval waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan. Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi melalui penyederhanaan proses pemilihan, penguatan partisipasi politik masyarakat, peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum, serta perlindungan hak konstitusional pemilih. Namun demikian, implementasi putusan tersebut menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan masa transisi jabatan pejabat terpilih, penyesuaian peraturan perundang-undangan, dan potensi politisasi dalam pembentukan kebijakan kepemiluan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan demokrasi konstitusional yang berkualitas dan berkeadilan.