MENGURAI PROBLEMATIKA PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI FEBRIE ADRIANSYAH OLEH KORTAS MABES POLRI DAN KEJAKSAAN AGUNG

Abstract

Penelitian ini mengurai problematika hukum dalam penanganan dan penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Febriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas) Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), kajian ini menganalisis keabsahan prosedur penyelidikan, penggeledahan, penetapan tersangka, serta mekanisme pelimpahan perkara antarlembaga. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tindakan penggeledahan dan pelimpahan berkas perkara telah berpedoman pada ketentuan hukum formil seperti KUHAP dan undang-undang sektoral, terdapat perdebatan yuridis terkait prosedur penetapan tersangka tanpa didahului pemeriksaan sebagai calon tersangka serta dinamika koordinasi fungsional dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi dan harmonisasi kelembagaan yang lebih kuat untuk menghindari sengketa kewenangan demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan substantif.