Implementasi Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 Τentang Wewenang Pengangkatan/Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Kota Jakarta Timur (Studi Kasus Di Kecamatan Pulogadung Tahun 2022)

Implementasi Peraturan Pemerintah

Abstrak

Untuk mendapatkan mutasi bagi beberapa pagawai menjadi sesuatu yang sangat sulit. Tanpa terkecuali hal tersebut dirasakan pleh banyak PNS di Kecamatan Pulogadung. Sulitnya Memperoleh mutasi dan banyaknya pegawai yang menginginkan mutasi menjadikan suatu Fenomena yang sering terjadi. Persaingan mendapatkan mutasi pun bukan lagi di lihat dari Tingkat prestasi kerja dan kinerja PNS. Namun banyak hal lain yang menjadi faktor sulitnya Mendapatkan mutasi diantaranya adanya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) tanpa Dipungkiri ketiga hal tersebut telah menjadi hal yang sangat dikenal dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan/Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Kota Jakarta TimurSTudi Kasus di. Kantor Kecamatan Pulogadung. Adapun metode penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu dimana data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dan mengacu pada fakta-fakta dilapangan. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan/Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam Rangka Pelaksanaan Mutasi Pegawai Di Kecamatan Pulogadung sudah berjalan dengan baik kendatipun masih perlu perbaikan, dimana pelaksanaan mutasi PNS Kecamatan Pulogadung belum menerapkan strategi melakukan mutasi sehingga target dan saran dari mutasi tersebut belum tepat dan tidak sesusai dengan tujaun yang telah ditentukan.