Mustika Justice
type: channel
description: Mustika Justice is a reputable, peer-reviewed academic publication dedicated to presenting research findings, conceptual analyses, and examinations of contemporary legal issues with a highly comprehensive scope. This journal consistently publishes articles encompassing all facets of the law including civil law, criminal law, constitutional law, administrative law, international law, procedural law, and customary law with the aim of enriching the academic legal discourse in Indonesia. Published biannually in April and October, the journal is committed to serving as a strategic venue for academics, researchers, practitioners, and students to publish their finest scholarly work. Mustika Justice endeavors to be a credible information portal, offering in-depth discussions on legal developments, implementation, and enforcement, ultimately to advance the cause of justice in society.
publisher: Fakultas Hukum
language: en
publication name: Mustika Justice
issn: 2776-4257
items: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM KERANGKA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
items: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 20/PUU-XXI/2023
items: Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dalam Konflik antara Kepentingan Investasi dan Perlindungan Masyarakat Adat
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MODUS DI MEDIA SOSIAL (DUNIA MAYA)
items: WARISAN TANAH AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA
items: PKPU SEBAGAI INSTRUMEN MITIGASI RISIKO KREDITOR : ANALISIS PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR MINORITAS
items: DAMPAK TEKNOLOGI BLOCKCHAIN TERHADAP HUKUM PERBANKAN
items: RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
items: PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM
items: https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/337
items: PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM: ANALISIS DAN IMPLEMENTASI
items: PENERAPAN PRINSIP LEX FORI DAN LEX REI SITAE DALAM HUKUM WARIS INDONESIA: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
items: TEORI HUKUM KEMANFAATAN DALAM PELAKSANAAN TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN NARKOTIKA
items: ANALIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Nomor 422/Pid.B/2023/PN JKT.TIM)
items: PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENGENAI SERTIPIKAT SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH
items: LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DAMPAKNYA TERHADAP STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN
items: KEDUDUKAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
items: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA NO. 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST
items: UPAYA KEADILAN BAGI RAKYAT MELALUI SMALL CLAIM COURT
items: MENYOAL KONSTITUSIONALITAS PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERTA BERBAGAI PERMASALAHANNYA
items: TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA VERSUS DEELNEMING DELICTEN / TINDAK PIDANA PENYERTAAN VERSUS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
items: PERAN DAN FUNGSI LPSK TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
items: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 69/PID.SUS/2019/PN.MJK TENTANG TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
items: PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PASAL 365 KUHP (STUDI KASUS NOMOR: 1336/PID.B/2017/PN BKS)
items: PERAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
items: KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM ATAS WARISAN TANAH HAK MILIK
items: https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/120
items: KAJIAN HUKUM PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI DI BIDANG KEJAHATAN DUNIA MAYA
items: ANALISIS PUTUSAN NO. 215 /PID.SUS/2019/PN PYA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN MENGEKSPOITASI DILUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA
items: PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM KERANGKA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
type: item
description: Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menciptakan fenomena baru dalam dunia karya cipta. AI kini mampu menghasilkan lukisan, musik, tulisan, bahkan inovasi teknologi tanpa intervensi manusia secara langsung. Perkembangan ini menimbulkan persoalan hukum mendasar: apakah karya yang diciptakan oleh AI dapat memperoleh perlindungan hukum dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI)? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum karya yang dihasilkan oleh AI dalam sistem HKI di Indonesia, mengkaji kecukupan regulasi nasional dalam memberikan perlindungan, serta membandingkan dengan pendekatan hukum di negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berorientasi antropogenik, di mana subjek hukum HKI hanya manusia atau badan hukum. Karya AI murni belum dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan atau penemuan yang dilindungi karena tidak memenuhi unsur kepribadian dan kehendak manusia. Namun, jika karya tersebut diciptakan dengan keterlibatan manusia sebagai pengarah, pelatih, atau pengendali AI, maka hak cipta atau hak paten dapat diberikan kepada pihak tersebut. Diperlukan pembaruan hukum untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dengan memperkenalkan konsep atribusi dan kepemilikan derivatif terhadap karya AI. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa reformasi hukum, Indonesia berpotensi tertinggal dalam perlindungan inovasi di era kecerdasan buatan.
subject: Articles
  topic: section
subject: kecerdasan buatan
  topic: keywords
subject: hak kekayaan intelektual
  topic: keywords
subject: hak cipta
  topic: keywords
subject: perlindungan hukum
  topic: keywords
subject: inovasi teknologi
  topic: keywords
creator: Asti Wasiska
creator: Ahmad Faisal
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-08-11
publication date: 2025-08-11

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 20/PUU-XXI/2023
type: item
description: Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik, Jaksa pernah diberikan kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali melalui yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan No. 55K/Pid/1996) dan Pasal 30C huruf h UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Kondisi ini menimbulkan konflik norma dengan KUHAP yang bersifat lex specialis. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023 kemudian menegaskan bahwa kewenangan Jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan Jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak sah, sehingga Peninjauan Kembali hanya merupakan hak konstitusional terpidana atau ahli warisnya. Putusan ini memperkuat prinsip kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dengan perlindungan hak individu
subject: Articles
  topic: section
subject: Peninjauan Kembali
  topic: keywords
subject: Jaksa
  topic: keywords
subject: Mahkamah Konstitusi
  topic: keywords
subject: KUHAP
  topic: keywords
subject: Kepastian Hukum
  topic: keywords
creator: Zaenal Muttaqin
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-08-11
publication date: 2025-08-11

Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dalam Konflik antara Kepentingan Investasi dan Perlindungan Masyarakat Adat
type: item
description: Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam konteks konflik antara kepentingan investasi dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Secara normatif, pemberian IUP merupakan bagian dari strategi negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya mineral. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum pertambangan nasional belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap komunitas adat yang secara turun-temurun menempati wilayah konsesi tambang. Ketidakterlibatan masyarakat adat dalam proses pemberian izin, tidak adanya pengakuan formal terhadap tanah ulayat, serta absennya prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi akar permasalahan dari konflik struktural tersebut. Penelitian ini juga menelaah efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan institusional, rendahnya transparansi verifikasi reklamasi, serta dominasi pendekatan administratif telah melanggengkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis teori keadilan kolektif serta intergenerasional, kajian ini menegaskan perlunya reformasi hukum pertambangan berbasis pada keadilan ekologis, pengakuan hukum adat, dan prinsip keberlanjutan. Negara harus memposisikan hukum pertambangan sebagai instrumen rekayasa sosial yang inklusif dan etis, bukan sekadar perpanjangan tangan kepentingan investasi. Oleh karena itu, sistem hukum pertambangan harus didesain ulang untuk menjamin partisipasi masyarakat adat secara substantif, memperkuat sanksi terhadap pelanggaran reklamasi, dan menjadikan perlindungan lingkungan sebagai hak asasi lintas generasi. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam pembaruan paradigma hukum sumber daya alam yang lebih berkeadilan
subject: Articles
  topic: section
subject: Izin Usaha Pertambangan
  topic: keywords
subject: masyarakat adat
  topic: keywords
subject: reklamasi tambang
  topic: keywords
subject: keadilan ekologis
  topic: keywords
subject: hukum minerba
  topic: keywords
creator: E. F. Thana Yudha
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-08-11
publication date: 2025-08-11

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MODUS DI MEDIA SOSIAL (DUNIA MAYA)
type: item
description: Perlindungan hukum terhadap anak sebelum anak tersebut menjadi korban kejahatan seksual merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif, sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual merupakan perlindungan hukum yang bersifat represif. Agar kekerasan terhadap anak tidak terulang kembali, pemerintah telah menerapkan hukuman yang sangat berat terhadap para pelaku kekerasan seksual yaitu seperti pidana mati, pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pedeteksi elektronik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan ini juga merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak. Kejahatan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
subject: Articles
  topic: section
subject: Perlindungan Hukum Terhadap Anak
  topic: keywords
creator: Wulansari
creator: Samsir
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-04-07
publication date: 2025-04-07

WARISAN TANAH AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA
type: item
description: Perkawinan campuran di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial belanda. Adapun faktor yang menyebabkan munculnya perkawinan campuran pada saat itu perkawinan antara penduduk pribumi dengan bangsa eropa sudah mulai terjadi karena meningkatnya interaksi antarwarga negara seperti perdagangan, migrasi kemudian terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mendorong terjadinya perkawinan campuran seperti keinginan untuk memperbaiki keturunan, meningkatkan status sosial atau ekonomi. Kini di Indonesia pada era globalisasi mulai banyak terjadinya perkawinan campuran karena adanya interaksi lintas negara dan budaya sehingga dapat dikatakan meningkat terutama di daerah-daerah tertentu dalam beberapa tahun terakhir namun jumlahnya juga belum signifikan. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial dan kewarganegaraan, tetapi juga berdampak pada aspek hukum agraria seperti kepemilikan tanah. Adanya perbedaan dalam sebuah perkawinan campuran biasanya menimbulkan permasalahan terkait siapa yang berhak secara hukum memiliki hak atas tanah di Indonesia. Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Stabilitas hukum, melindungi hak atas warisan, dan mempertahankan otoritas negara atas tanah adalah alasan mengapa masalah ini sangat penting untuk diteliti. Jika tidak diatur atau disikapi secara tegas, maka bisa terjadi celah hukum yang memungkinkan kepemilikan tanah oleh orang asing secara tidak langsung melalui warisan, yang pada akhirnya bertentangan dengan semangat nasionalisme agraria. Selain itu, ketidakjelasan mengenai status kepemilikan tanah oleh ahli waris asing juga dapat menimbulkan sengketa hukum antar ahli waris, atau antara ahli waris dengan negara.
subject: Articles
  topic: section
subject: Warisan, Perkawinan Campuran, Hukum Positif Indonesia. `
  topic: keywords
creator: Riko Nugraha
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-04-01
publication date: 2024-04-01

PKPU SEBAGAI INSTRUMEN MITIGASI RISIKO KREDITOR : ANALISIS PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR MINORITAS
type: item
description: Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai instrumen mitigasi risiko bagi kreditur, dengan fokus pada perlindungan kreditur minoritas. Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Niaga, ditemukan bahwa desain normatif PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menggunakan sistem voting by value menempatkan kreditur besar pada posisi dominan dan melemahkan posisi kreditur minoritas. Putusan No. 15/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst menunjukkan pendekatan formalistik yang mengutamakan terpenuhinya syarat kuorum dan mayoritas nilai piutang tanpa mempertimbangkan substansi keberatan minoritas. Sebaliknya, Putusan No. 11/PKPU/2020/PN.Niaga.Sby mencerminkan pendekatan progresif melalui penerapan asas kepatutan yang menolak rencana perdamaian tidak seimbang. Sementara itu, Putusan No. 23/PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst kembali memperlihatkan pendekatan prosedural yang mengabaikan perlindungan substantif bagi minoritas. Temuan ini menunjukkan inkonsistensi yurisprudensi dan mengindikasikan kebutuhan reformasi legislasi untuk mengakomodasi mekanisme fairness test atau cram down sebagai perlindungan eksplisit bagi kreditur minoritas
subject: Articles
  topic: section
subject: Asas Kepatutan
  topic: keywords
subject: Cram Down
  topic: keywords
subject: Kreditur Minoritas
  topic: keywords
subject: PKPU
  topic: keywords
subject: Voting by Value
  topic: keywords
creator: Muhajirin Tohir
rights: Copyright (c) 2025 Muhajirin Tohir https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-08-11
publication date: 2025-08-11

DAMPAK TEKNOLOGI BLOCKCHAIN TERHADAP HUKUM PERBANKAN
type: item
description: Penelitian ini membahas implikasi hukum dari penerapan teknologi blockchain dalam sistem perbankan Indonesia. Fokus utama mencakup aspek kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta validitas dan daya ikat smart contracts dalam transaksi keuangan digital. Pendekatan normatif, perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus digunakan untuk mengkaji kesesuaian teknologi ini dengan sistem hukum yang berlaku. Hasilnya menunjukkan bahwa belum adanya regulasi komprehensif menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi risiko terhadap konsumen. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan regulasi adaptif, penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai, serta perlindungan hukum yang kuat untuk mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan stabilitas sistem perbankan nasional.
subject: Articles
  topic: section
subject: Blockchain
  topic: keywords
subject: Hukum Perbankan
  topic: keywords
subject: Smart Contract
  topic: keywords
creator: E.F. Thana Yudha
rights: Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-10-01
publication date: 2024-10-01

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
type: item
description: Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan harmoni sosial, daripada sekadar pemberian hukuman. Peran politik hukum sangat penting dalam mengembangkan kebijakan restorative justice di Indonesia, karena menentukan arah reformasi hukum yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan (1) untuk memahami secara mendalam pengaruh politik hukum terhadap kebijakan restorative justice di Indonesia, (2) untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan hukum dapat membantu mengatasi tantangan dalam implementasi restorative justice di berbagai lembaga penegak hukum, dan (3) untuk menganalisis langkah-langkah politik hukum yang dapat memperkuat penerapan restorative justice sebagai pendekatan alternatif yang berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peran krusial dalam mendukung pendekatan ini, meskipun masih terdapat tantangan berupa regulasi yang belum memadai, keterbatasan pemahaman di kalangan aparat hukum, dan budaya hukum yang cenderung retributif. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan progresif, pelatihan komprehensif bagi aparat hukum, serta penguatan infrastruktur yang mendukung. Dengan pendekatan holistik dan kolaborasi antar berbagai pihak, restorative justice diharapkan mampu menjadi solusi yang berkelanjutan dalam mewujudkan keadilan yang seimbang dan harmonis di Indonesia
subject: Articles
  topic: section
subject: Politik Hukum
  topic: keywords
subject: Restorative Justice
  topic: keywords
subject: Sistem Peradilan Pidana
  topic: keywords
creator: Tarmudi
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-10-01
publication date: 2024-10-01

PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM
type: item
description: Jurnal ini membahas tentang perjanjian perkawinan antara WNA dan WNI menurut hukum Islam, dengan mempertimbangkan aspek syariah, prosedur, dan implikasi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis perjanjian perkawinan campuran dalam perspektif hukum Islam
subject: Articles
  topic: section
subject: Perjanjian Perkawinan
  topic: keywords
subject: Hukum Islam
  topic: keywords
creator: Asti Wasiska
creator: Ahmad Faisal
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-10-01
publication date: 2024-10-01

https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/337
type: item
title: ANALISIS TENTANG PERJANJIAN, KEGIATAN DAN POSISI DOMINAN YANG DILARANG DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
description: Persaingan usaha merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, mendorong inovasi, dan menciptakan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan bisnis. Untuk menjaga keseimbangan dalam dunia usaha, diperlukan regulasi yang mengatur persaingan agar tetap sehat dan adil. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi instrumen hukum utama dalam mengawasi persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini membahas berbagai bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti oligopoli, kartel, monopsoni, dumping, serta bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Selain itu, penelitian ini juga membahas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan regulasi persaingan usaha di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, serta mendorong efisiensi ekonomi nasional. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan pengawasan dan efektivitas sanksi bagi pelanggar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas kebijakan persaingan serta penguatan peran KPPU dalam menindak praktik persaingan usaha yang tidak sehat.
subject: Articles
  topic: section
subject: Persaingan usaha
  topic: keywords
subject: monopoli
  topic: keywords
subject: hukum persaingan
  topic: keywords
subject: posisi dominan
  topic: keywords
subject: Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
  topic: keywords
subject: KPPU
  topic: keywords
creator: Sugeng Riyadi
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-10-01
publication date: 2024-10-01

PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM: ANALISIS DAN IMPLEMENTASI
type: item
description: Jurnal ini membahas konsep pembagian waris dalam hukum Islam, termasuk dasar hukum, prinsip-prinsip, dan prosedur pembagian waris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pembagian waris Islam secara komprehensif
subject: Articles
  topic: section
subject: waris
  topic: keywords
subject: hukum islam
  topic: keywords
creator: Asti Wasiska
creator: Zaenal Muttaqin
creator: Wulansari
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-10-01
publication date: 2024-10-01

PENERAPAN PRINSIP LEX FORI DAN LEX REI SITAE DALAM HUKUM WARIS INDONESIA: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
type: item
description: Indonesia sebagai negara dengan keberagaman sistem hukum menghadapi tantangan dalam menyelesaikan sengketa waris yang mengandung unsur asing. Unsur asing ini dapat berupa kewarganegaraan pewaris atau ahli waris, lokasi harta warisan di luar negeri, atau keberadaan wasiat yang dibuat di luar negeri. Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), dua prinsip utama yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku adalah lex fori dan lex rei sitae. Prinsip lex fori menegaskan bahwa pengadilan Indonesia akan menerapkan hukum waris Indonesia dalam perkara yang diajukan, sementara prinsip lex rei sitae menentukan bahwa hukum negara tempat harta benda tetap berada yang akan berlaku. Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengenai HPI, beberapa ketentuan seperti Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) dan yurisprudensi sering dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa waris internasional. Namun, penerapan prinsip lex fori dan lex rei sitae dalam praktiknya kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan benturan kepentingan, terutama karena Indonesia juga mengenal tiga sistem hukum waris: adat, Islam, dan perdata (BW). Makalah ini mengkaji dasar hukum penerapan lex fori dan lex rei sitae dalam hukum waris Indonesia, implementasi di pengadilan, serta permasalahan yang muncul akibat benturan sistem hukum. Analisis ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum waris internasional di Indonesia serta menawarkan solusi untuk mengatasi ketidakpastian hukum, termasuk rekomendasi bagi pembentukan RUU Hukum Perdata Internasional di Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: hukum waris internasional
  topic: keywords
subject: lex fori
  topic: keywords
subject: lex rei sitae
  topic: keywords
subject: Hukum Perdata Internasional
  topic: keywords
subject: sengketa waris
  topic: keywords
creator: Rahmah Masinah
creator: Farah Risqullah Fhasmie Basha
rights: Copyright (c) 2024 Rahmah Masinah, Farah Risqullah Fhasmie Basha https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-10-01
publication date: 2024-10-01

TEORI HUKUM KEMANFAATAN DALAM PELAKSANAAN TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN NARKOTIKA
type: item
description: Pemberantasan narkotika di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur, di mana Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) memainkan peran penting. Nilai-nilai yang terkandung dalam pilar-pilar ini memberikan dasar yang kuat untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan membangun kesadaran kolektif Masyarakat serta dalam upaya menjaga moralitas bangsa, hukum, keutuhan negara, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi bahaya narkotika. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional, kejahatan terorganisir, mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Bahwa ancaman narkotika adalah masalah nasional yang harus ditangani secara terintegrasi oleh seluruh elemen bangsa. Dalam bingkai NKRI, diperlukan kerja sama antar wilayah, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk mencegah dan menghentikan penyebaran narkoba hingga ke pelosok negeri. Dan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keberagaman bangsa Indonesia adalah kekuatan dalam memerangi narkoba. Setiap kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya harus bersatu dan bekerja sama dalam upaya melindungi generasi muda dari bahaya narkotika, dengan tetap menghormati perbedaan dan menjaga persatuan nasional. Melalui penerapan Hukum berdasarkan kemanfaatan dan budaya hukum merupakan konsep-konsep yang memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial tertentu serta memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat
subject: Articles
  topic: section
subject: Narkotika
  topic: keywords
subject: Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika)
  topic: keywords
subject: Peraturan dan/atau Hukum
  topic: keywords
creator: Riko Nugraha
rights: Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-10-01
publication date: 2024-10-01

ANALIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Nomor 422/Pid.B/2023/PN JKT.TIM)
type: item
description: Dalam kehidupan masyarakat Peranan kendaraan bermotor sangatlah penting guna mobilisasi kebutuhan sehari hari .sebagaimana tertuang dalam undang undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan adapun pasal 77 berbunyi Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Kendaraan bermotor yang dikemudikan Adapun mengenai kendaraan diatur dalam pasal 47 pasal 76 Undang undang No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan Angkutan Jalan Umum dalam pasal 1 Angka 3 Undang undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwa angkutan adalah perpinahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan ruang lalu lintas jalan. Kendaraan itu sendiri menurut pasal 1 Angka 7 UU lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri dari kendaran bermotor dan tidak bermotor namun kenyataannya sering terjadi pencurian kendaraan bermotor hal tersebut diatur dalam pasal 263 ayat 1 sebagaimana penulis sampaikan dalam tulisan ini Adapun rumusan masalah yang penulis rumuskan sebagai berikut : Bagaimana Proses Penegakkan Hukum terhadap pelaku Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dalam perkara No.422/Pid,B/2023/PN JKT TIM danApakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan?. Adapun Tujuan dan Manfaat Penelitian adalah Untuk mengetahui bentuk-bentuk penjatuhan sanksi pidana tehadap seseorang yang melakukan Pencurian kendaraan bermotor dan apasaja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini
subject: Articles
  topic: section
subject: Pencurian Kendaraan Bermotor
  topic: keywords
creator: Rahmah Masinah
creator: FARAH RISQULLAH FHASMIE BASHA
rights: Copyright (c) 2024 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2024-04-01
publication date: 2024-04-01

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENGENAI SERTIPIKAT SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH
type: item
description: Pokok penelitian mengenai sertipikat sebagai jaminan kepestian hukum hak atas tanah sesuai dengan Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Sertipikat merupakan alat pembuktian hak yang kuat dan diterbitkan secara sah. Bila terjadi gugatan dapat melalui badan peradilan,yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rumusan Masalah : Apakah batasan kompetensi Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa pertanahan ?. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pertanahan melalui Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara dalam pembatalan sertipikat ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersumber pada bahan hukum sekunder yang bersifat kualitatif. Sehingga diketemukan yaitu : tidak singkronnya Pasal 53 (1) dan Pasal 2 Undang-Undang peradilan TUN, sehingga batasan kompetensi kedua Badan Peradilan itu, pada dasarnya ditentukan oleh materi sengketa, yaitu bila menyangkut sengketa kepemilikan (hak), maka kewenangan Peradilan Umum, sedangkan bila yang disengketakan proses administrasi terbitnya sertipikat, maka berada pada Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi ada keharusan diselesaikan terlebih dahulu pada Peradilan Umum dengan akibat hukum pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara akan ditentukan selama 90 hari (Pasal.55). Penyelesaian sengketa pertanahan melalui Peradilan Umum (PN) dan Tata Usaha Negara, menimbulkan ketidakpastian hukum, karena bisa saja menang pada Peradilan Umum, tetapi belum tentu pada Peradilan Tata Usaha Negara, Lebih dari itu Penyelesaian sengketa pertanahan ini menimbulkan penyelesaian yang sangat lama dan bertele-tele, tidak sesuai dengan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
subject: Articles
  topic: section
subject: PENYELESAIAN SENGKETA
  topic: keywords
subject: PERTANAHAN
  topic: keywords
creator: E. F. Thana Yudha
rights: Copyright (c) 2024 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2024-04-01
publication date: 2024-04-01

LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DAMPAKNYA TERHADAP STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN
type: item
description: Perkawinan beda agama saat ini sedang heboh di masyarakat karena selain bertentangan dengan konstitusi, undang-undang perkawinan juga bertentangan dengan agama dan norma kepatutan. Perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia tidak dapat dilegalkan dengan alasan Hak Asasi Manusia karena HAM tidak dapat bebas sebebas-bebasnya tetapi dibatasi oleh ketertiban umum, Undang-Undang dan norma agama. Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan harapan menjadi keluarga yang Sakinah, mawaddah warahmah. Sah atau tidaknya perkawinan sudah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ”Larangan Perkawinan Beda agama bagi yang beragama muslim sudah dipertegas didalam al-qur’an Surat Al Baqarah ayat 221 yang artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman.Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman”. Perkawinan dapat di ibaratkan roda kendaraan, bagaimana jika salah satu rodanya ukurannya berbeda tentu akan terjadi ketidakseimbangan dalam perjalanan. Begitu juga perkawinan yang berbeda agama yang tentu berbeda aqidahnya akan membawa permasalahan serius didalam rumah tangga sehingga mustahil tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal akan dapat terwujud. Larangan perkawinan beda agama sudah diperkuat melalui Pu…
subject: Articles
  topic: section
subject: Kawin Beda Agama
  topic: keywords
subject: SEMA No. 2 Tahun 2023
  topic: keywords
subject: Konstitusi
  topic: keywords
subject: Undang-Undang Perkawinan
  topic: keywords
creator: Warsito
creator: Asti Wasiska
creator: Ahmad Faisal
rights: Copyright (c) 2024 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2024-04-01
publication date: 2024-04-01

KEDUDUKAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
type: item
description: Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan suatu badan hukum yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan, dan pergantian susunan pengurus. Sebuah perseroan terbatas memilik 3 (tiga) organ penting, tiga organ tersebut adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dikenal istilah “Sirkuler” dan “Notulen Rapat”. Notulen RUPS berbeda dengan Sirkuler yang istilah tersebut biasanya lebih sering ditulis dengan “Pernyataan Keputusan Rapat”. Keputusan Pemegang Saham-Circular Resolution sesuai Ketentuan Pasal 91 UUPT, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Tanggung jawab terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang disampaikan para pihak kepada Notaris. Prinsip kehati-hatian harus selalu dikedepankan oleh Notaris karena Kesalahan terhadap akta yang dibuatnya dapat membuat akta notaris menjadi akta dibawah tangan dan tidak memiliki pembuktian yang mengikat sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa notaris tersebut dapat “menyeret” bahkan sengaja membuat notaris terjerat perkara pidana. Notaris Wajib untuk menjaga keotentikan dan keabsahan dari pendukung-pendukung yang merujuk pada sirkuler untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat, karena apabila akta yang dibuat oleh Notaris tidak memuat kebenaran baik secara formil maupun materil, maka notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggaung jawabannya oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, bahkan dapat dikenakan sanksi berupa ancaman, jika seorang notaris terbukti melakukan kesalaha
subject: Articles
  topic: section
subject: Notaris
  topic: keywords
subject: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  topic: keywords
subject: Keputusan Sirkuler
  topic: keywords
creator: Zaenal Muttaqin
rights: Copyright (c) 2024 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2024-10-19
publication date: 2024-10-19

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA NO. 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST
type: item
description: Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Analistis yuridis tentang tindak pidana korupsi n Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring yang terdapat dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, mejelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Analisis Yuridis Putusan No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu berbasis studi pustaka dan berfokus pada pengolahan data sekunder dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analitis yang mana penulis mengaitkan kasus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
subject: Articles
  topic: section
subject: Pidana Korupsi
  topic: keywords
creator: Farah Risqullah Fhasmie Basha
creator: Abdul Haris
rights: Copyright (c) 2023 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2023-04-01
publication date: 2023-04-01
starting page: 94
ending page: 94

UPAYA KEADILAN BAGI RAKYAT MELALUI SMALL CLAIM COURT
type: item
description: Berkaitan dengan upaya memberikan keadilan bagi masyarakat, karena selama ini penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan proses berperkara ke pengadilan harus menempuh prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh di simpangi, oleh karenanya kemudian memerlukan waktu yang lama. Untuk itu Mahkamah Agung merealisasikan kebijakan melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, guna memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Perma nomor 2 tahun 2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. PERMA No. 2 tahun 2015 mendefinisikan “Small Claim Court” adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Pada artikel ini penulis mengemukakan dua pertanyaan penelitian yaitu (1).Bagaimana implementasi keadilan melalui peradilan sederhana berdasarkan Perma No 2 tahun 2015; dan (2).Apa kendala implementasi keadilan melalui peradilan sederhana berdasarkan Perma No 2 tahun 2015. Dengan metode penelitian Deskriptis secara Yuridis Normatif
subject: Articles
  topic: section
subject: Keadilan; Pengadilan Sederhana
  topic: keywords
creator: Nurlely Darwis
rights: Copyright (c) 2023 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2023-04-01
publication date: 2023-04-01
starting page: 79
ending page: 79

MENYOAL KONSTITUSIONALITAS PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERTA BERBAGAI PERMASALAHANNYA
type: item
description: Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dipilih oleh rakyat secara langsung dimaksudkan untuk memiliki legitimasi, derajat dan akuntabilitas yang tinggi, dalam prakteknya selain diwarnai money politic, berbiaya tinggi, juga rentan adanya konflik. Pilkada secara langsung oleh rakyat, banyak pihak mengkhawatirkan akan terjadi benturan fisik secara masif, baik konflik horizontal maupun vertikal. Berpijak dari pengalaman itu berbagai kalangan perlunya mengevaluasi kelemahan dan kelebihan Pilkada secara langsung oleh rakyat. Keberadaan Otonomi Daerah sudah diamanatkan Pasal 18 UUD 1945 pada bab VI tentang Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan pada perubahan kedua oleh Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 18 Agustus 2000. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, kata demokratis adalah rumusan yang bersifat multitafsir. Dalam amandemen kelima UUD 1945, MPR perlu melakukakan perubahan secara komprehensif untuk menata ulang kelembagaan Negara agar keberadaannya dapat melakukan kegiatan fungsi saling mengontrol (cheks and balances), termasuk didalamnya mempertegas pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, apakah kata demokratis itu dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui perwakilan tidak langsung oleh DPRD sebab keduanya dapat dikategorikan secara demokratis.. Hal ini penting, guna memberikan kepastian hukum, agar tidak ada lagi anggota DPR yang menafsirkan rumusan konstitusi sesuai selera kepentingannya baik secara: pribadi, kelompok, golongan dan/atau partai politiknya.
subject: Articles
  topic: section
creator: Warsito Warsito
rights: Copyright (c) 2023 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2023-04-01
publication date: 2023-04-01
starting page: 61
ending page: 61

TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA VERSUS DEELNEMING DELICTEN / TINDAK PIDANA PENYERTAAN VERSUS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
type: item
description: Delik/Strafbaarfeit, perbuatan yang dikenakan hukuman karena pelanggaran undang-undang. Unsur Tindak Pidana. Ada Unsur Obyektif, yang disebut actus reus: (a) Sifat melawan hukum; (b) Kualitas dari si pelaku; (c) Kausalitas, hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Unsur Objektif. Berkaitan dengan perbuatan pelaku(aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan. Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Wujud perbuatan aktif atau pasif, meliputi delik Komisi, atau Omisi. Tindak Pidana Penyertaan, pelakunya lebih dari seorang, peranan para peserta berbeda satu dengan yang lainnya, namun salahsatu pesertanya memenuhi seluruh rumusan unsur delik. Pertanggungjawaban Pidana. Dalam keadaan normal dan kematangan Psikis seseorang membawa tiga macam kemampuan bertanggungjawab: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya; (b) Menyadari perbuatannya tidak dibenarkan dan terlarang (c) Dapat menentukan pilihan terhadap perbuatannya
subject: Articles
  topic: section
subject: Peran Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, Tindak Pidana Korupsi, dan Penanganan Korupsi di Indonesia
  topic: keywords
creator: Youngky Fernando
creator: Asti Wasiska
rights: Copyright (c) 2023 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2023-04-01
publication date: 2023-04-01
starting page: 40
ending page: 40

PERAN DAN FUNGSI LPSK TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
type: item
description: Pemberian perlindungan bagi saksi dan korban (terutama anak) dari suatu tindak pidana adalah bagian dari proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan posisi saksi dan korban adalah kunci untuk mewujudkan peradilan yang adil. Beberapa kelemahan dalam undang-undang perlindungan saksi karena undang-undang tersebut hanya mencakup perlindungan bagi korban dan saksi dalam hal perkara pidana biasa saja. Untuk perkara perdata, perkara pada pengadilan militer, Tata Usaha Negara, perlindungan tidak dapat diberlakukan terhadap saksi maupun korban yang terkait dengan perkara tersebut. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban sangat penting untuk membantu mempermudah pemulihan hak korban, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, lembaga ini memiliki fungsi dan peran memberikan bantuan kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (temasuk pelanggaran HAM berat).
subject: Articles
  topic: section
subject: LPSK
  topic: keywords
subject: HAK ANAK
  topic: keywords
creator: Sugeng Riyadi
rights: Copyright (c) 2023 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2023-04-01
publication date: 2023-04-01
starting page: 24
ending page: 24

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 69/PID.SUS/2019/PN.MJK TENTANG TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
type: item
description: Tindak Pidana Kebiri terhadapa anak merupakan perbuatan “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Analistis yuridis tentang putusan nomor No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang tindak pidana Seksual terhadap Anak dibawah umur adalah untuk mengetahui penjatuhan sanksi atas ttindak pidana seksual terhadap anak dibawah umur yang sedang marak terjadi ditengah masyarakat dimana banyak korban terhadap anak anak yang semstinya dilindungi namun justru diperlakukan secara keji yang mana akan mengahmabt tumbuh kembang anak serta menjadikan anak mengalami trauma Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu berbasis studi pustaka dan berfokus pada pengolahan data sekunder dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analitis yang mana penulis mengaitkan kasus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
subject: Articles
  topic: section
creator: Rahmah Marsinah
creator: Boy Chris Silaban
rights: Copyright (c) 2023 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2023-04-01
publication date: 2023-04-01
starting page: 1
ending page: 1

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PASAL 365 KUHP (STUDI KASUS NOMOR: 1336/PID.B/2017/PN BKS)
type: item
description: Penulisan jurnal ini diawali dengan pembahasan tentang banyaknya kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di masyarakat, tidak adanya sanksi pidana yang membuat jera pelaku pencurian dengan kekerasan, dan belum adanya perlindungan hukum bagi korban pencurian dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal adalah metode normatif. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa ENDANK JOKO SATRIO dinyatakan bersalah secara hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama pasal 365 ayat (2) 1 dan 2 KUHP. pidana penjara bagi terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, mengatur bahwa jangka waktu penangkapan dan penahanan harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan.
subject: Articles
  topic: section
subject: sanksi pidana
  topic: keywords
subject: tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
  topic: keywords
creator: David David
rights: Copyright (c) 2022 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2022-10-03
publication date: 2022-10-03

PERAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
type: item
description: Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan dan akitivitas sosialnya. Karenanya diperlukan adanya fasilitas transportasi yang dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang tersebut. Kebutuhan penyediaan sarana transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui peran satu pihak saja. Transportasi itu sangat dituntut peranannya dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan. Peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. (Ofyar Z. Tamin, 2000). Seiring perkembangan kota maka kebutuhan transportasi diperkotaan meningkat pula, sehingga menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan yang sesegera mungkin. Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan perambuan lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan bagi pemakai jalan, maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Di samping itu dalam tata laksana lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, melarang dan sebagainya atau lalu lintas yang ada dengan sedemikian rupa agar lalu lintas dapat bergerak dengan aman, lancar dan nyaman di sepanjang jalur lalu lintas maka dibutuhkan penggunaan rambu-rambu lalu lintas
subject: Articles
  topic: section
subject: Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  topic: keywords
creator: Sugeng Riyadi
rights: Copyright (c) 2022 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2022-10-03
publication date: 2022-10-03

KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM ATAS WARISAN TANAH HAK MILIK
type: item
description: Dalam kompilasi Hukum Islam ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh ahli waris pengganti adapun haknya sama seperti yang digantikan untuk mendapat warisan, tetapi pada kenyataannya terdapat ahli waris pengganti yang pada saat balik nama sertipikat hak atas tanah warisan tidak memperoleh haknya sebagaimana dalam kasus yang ditemukan maka seharusnya pejabat pemerintah/desa dan camat memiliki pengetahuan tentang cara pembuatan surat keterangan ahli waris sebagai dasar balik nama sertipikat hak atas tanah waris. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana upaya hukum dari ahli waris pengganti terhadap balik nama sertipikat hak atas tanah warisan berdasarkan hukum Islam? Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti terhadap balik nama sertipikat hak atas tanah warisan? teori yang digunakan yaitu perbandingan hukum dari Ishaq, dan perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo. Metode yang digunakan dalam penelitan ini dengan jenis penelitan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan penafsiran hukum (interpretasi) gramatikal, sistematis dan metode konstruksi hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh upaya hukum yang harus dilakukan oleh ahli waris pengganti yaitu dengan mengajukan upaya hukum litigasi selanjutnya berupa kasasi, hal tersebut dikarenakan dalam kompilasi hukum Islam mengatur cara penyelesaian sengketa waris dilakukan dengan dua cara yaitu dengan musyawarah dan melalui pengadilan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Hukum Islam
  topic: keywords
subject: Ahli Waris
  topic: keywords
creator: Farah Risqullah Fhasmie Basha
rights: Copyright (c) 2022 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2022-10-03
publication date: 2022-10-03

https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/120
type: item
title: KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN TAP MPR No: 1/MPR/2003, TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN SATUS HUKUM KETETAPAN MPRS/MPR TAHUN 1960-2002
description: Kedudukan TAP MPR menjadi hierarki tata urutan Peraturan Perundang-Undangan dibawah UUD 1945 dan diatas UU menyisakan berbagai permasalahan. Selain tidak ada lembaga negara yang berwenang melakukan uji materi jika substansi TAP MPR bertentangan dengan UUD 1945, juga tidak tepat keberadaan TAP MPR mengikat kepada seluruh warga negara mestinya berlaku untuk internal anggota majelis. Salah satu substansi penting UU. No. 12 Tahun 2011, revisi dari UU. No. 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah menempatkan kembali Ketetapan MPR/MPRS dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan UU. No. 10 Tahun 2004, Tap MPR tidak dimasukkan dalam tata urutan perundang-undangan, mengingat telah terjadi perubahan kewenangan MPR secara signifikan, pasca amandemen UUD 1945, mengakibatkan MPR hanya berwenang membuat peraturan yang bersifat penetapan (beschikking) mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam. Menurut penulis, setidaknya ada dua catatan tambahan. Pertama, meski Ketetapan MPR sudah tepat dimasukkan didalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan, tetapi masalahnya akan berdampak kepada soal uji materi mengenai lembaga negara manakah yang akan berwenang menguji TAP MPR jika keberadaannya melanggar UUD 1945.Kedua, Bongkar pasang penempatan Status Hukum Ketetapan MPR/MPRS kembali dilakukan pembuat undang-undang, ini menunjukkan kebingungan pembuat UU itu sendiri untuk menempatkan posisi yang tepat mengenai status hukum Tap MPR. Berdasarkan Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: ”Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003.Ini berarti, Ketetapan MPRS/MPR dari tahun 1960-2002 perlu diteliti dan disisir kemba…
subject: Articles
  topic: section
subject: Hierarki Tata Urutan Peraturan Perundang - Undangan
  topic: keywords
creator: Warsito Warsito
rights: Copyright (c) 2022 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2022-10-03
publication date: 2022-10-03

KAJIAN HUKUM PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI DI BIDANG KEJAHATAN DUNIA MAYA
type: item
description: Di era digital saat ini, praktik penipuan melalui layanan pesan singkat (SMS) palsu dan media sosial makin hari makin mencemaskan. Tindak kejahatan yang berkembang di masyarakat tidak lagi hanya kejahatan konvensional, tetapi juga kejahatan yang mendayagunakan teknologi informasi dan internet. Untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan dunia maya ini ternyata belum di dukung oleh peraturan undang-undang yang memadai. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah “Penelitian hukum Normatif dengan studi dokumentasi di perpustakaan, hal ini menjadi penting karena seorang ahli digital forensik berperan langsung dengan barang bukti baik dari TKP saat penyidikan hingga laboratorium. Analisis data dilakukan secara kualitatif, Dan hasil penelitian ini melihat penerapan Undang-Undang ITE pada permasalahan Cyber-Crime, berikut kendala penerapan Undang-Undang ITE pada permasalahan CyberCrime, melalui peran dan kedudukan ahli digital forensik berkaitan dengan alat bukti digital sebagai alat bukti yang sah pada perkara cyber-crime sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP
subject: Articles
  topic: section
subject: Peran Digital Forensik
  topic: keywords
subject: Cyber-Law
  topic: keywords
subject: Cyber-Crime
  topic: keywords
creator: Nurlely Darwis
rights: Copyright (c) 2022 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2022-10-03
publication date: 2022-10-03

ANALISIS PUTUSAN NO. 215 /PID.SUS/2019/PN PYA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN MENGEKSPOITASI DILUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA
type: item
description: Kasus perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia seseorang. Tindak pidana perdagangan orang atau biasa disebut dengan istilah Human Trafficking. Human Trafficking merupakan sebuah kejahatan yang yang sangat sulit diberantas, bahkan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional dan internasional. Semakin berkembang dan majunya teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya, yang mana dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Kasus perdagangan orang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Justiani, tahun 527-565 M. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prositusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka menyekap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah bordil selama mucikari menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang yang pertama terjadi di Indonesia, dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan- kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem feudal. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterikatan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya
subject: Articles
  topic: section
subject: Perdagangan manusia
  topic: keywords
creator: Rahmah Marsinah
creator: Muhamad Padli
rights: Copyright (c) 2022 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2022-10-03
publication date: 2022-10-03

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI
type: item
description: Dewasa ini Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR), trendnya sedang naik karena banyak kalangan pebisnis menenpuh langkah penyelesaian ini karena beberapa faktor pertimbangan, antara lain dari segi durasi juga hubungan baik atau hubungan bisnis (business relationship) tetap terjaga mengingat dalam proses Mediasi adalah tercapainya penyelesaian yang saling menguntungkan (win-win solution) tidak ada yang kalah (win-lose solution) sehingga banyak pebis mulai tertarik akan penyelesaian sengketa melalui forum Mediasi ini. Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, tetapi belakangan ini trendnya mengalami peningkatan seiring perubahan paradigma yang tidak lagi harus penyelesaiannya di pengadilan tetapi bisa juga diluar pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa secara Mediasi juga menjadi trendnya mengalami kenaikan karena proses mediasi banyak keuntungan, proses mediasi juga telah terintegrasi sebagai bagian dari proses berperkara secara perdata, sehingga semakin banyak institusi atau lembaga yang akan mewajibkan mediasi dalam setiap penyelesaian sengketa
subject: Articles
  topic: section
subject: Sengketa Bisnis, Mediasi
  topic: keywords
creator: mustika justice
creator: Andi Faisal
rights: Copyright (c) 2022 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
date: 2022-04-23
publication date: 2022-04-23
starting page: 61
ending page: 61