Mustika Justice is a reputable, peer-reviewed academic publication dedicated to presenting research findings, conceptual analyses, and examinations of contemporary legal issues with a highly comprehensive scope. This journal consistently publishes articles encompassing all facets of the law including civil law, criminal law, constitutional law, administrative law, international law, procedural law, and customary law with the aim of enriching the academic legal discourse in Indonesia. Published biannually in April and October, the journal is committed to serving as a strategic venue for academics, researchers, practitioners, and students to publish their finest scholarly work. Mustika Justice endeavors to be a credible information portal, offering in-depth discussions on legal developments, implementation, and enforcement, ultimately to advance the cause of justice in society.
Rekonstruksi Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru: Landasan Filosofis, Desain Normatif, dan Tantangan Perlindungan Korban
Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membuka ruang bagi integrasi pendekatan keadilan restoratif sebagai instrumen pemulihan korban dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari orientasi retributif menuju model peradilan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada rekonsiliasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan filosofis dan teoretis pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP serta mengevaluasi desain normatif mekanisme tersebut dalam menjamin pemulihan korban secara substantif. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui analisis terhadap regulasi, literatur akademik, serta perkembangan kebijakan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP memiliki legitimasi filosofis yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila dan diperkuat oleh teori hukum pembangunan, hukum progresif, serta hukum integratif yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Secara normatif, KUHAP telah menyediakan kerangka mekanisme restoratif yang mencakup bentuk pemulihan korban, prosedur kesepakatan, serta pembatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Implementasi mekanisme tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pedoman teknis, resistensi budaya hukum yang masih retributif, serta lemahnya sistem pendampingan korban. Penguatan regulasi pelaksana, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengembangan sistem perlindungan korban menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa keadilan restoratif mampu berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Sunnah https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Menata Ulang Relasi Presiden, MPR dan DPR Pasca Amandemen UUD Tahun 1945 Melalui Sistem Check And Balances
Amandemen UUD Tahun 1945 telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang pada era orde baru dinobatkan sebagai Lembaga tertinggi negara menuju sistem pembagian kekuasaan (distribution of power) yang berbasis pada prinsip checks and balances sehingga sekarang berubah menjadi Lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam praktiknya, relasi antara Presiden, MPR, dan DPR seringkali terjebak dalam ketegangan politik yang menghambat efektivitas pemerintahan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis reposisi lembaga negara tersebut dan menawarkan gagasan penataan ulang guna memperkuat sistem presidensial yang demokratis. Dengan metode yuridis-normatif, ditemukan bahwa penguatan relasi harus difokuskan pada harmonisasi legislasi dan optimalisasi fungsi pengawasan tanpa menegasi independensi eksekutif.
Copyright (c) 2026 Warsito, Wulansari, Sri Utami https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGUATAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Penegakan hukum pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum Pilkada masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun koordinasi antarpenegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum Pilkada serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran Bawaslu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan pemilu dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan Bawaslu dapat dilakukan melalui optimalisasi kewenangan penindakan, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta peningkatan sinergi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Selain itu, diperlukan penyempurnaan regulasi guna memberikan kepastian hukum dan memperkuat posisi Bawaslu dalam proses penegakan hukum Pilkada. Penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilihan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal.
Bawaslu, Penegakan Hukum, Pilkada, Pengawasan Pemilu, Demokrasi Lokal
Copyright (c) 2026 Muhammad Jufri, Ono Rusyono , Nur Yunianto , Harentama Fardhani, David https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
MENGENAL UNSUR-UNSUR PASAL 2 dan 3 BESERTA PENERAPANNYA PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan due process of law sebagai prinsip dasar yang menjadi landasan penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam unsur-unsur delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa empat unsur utama—setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara—memegang peran sentral dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi. Hasil kajian menunjukkan adanya variasi interpretasi terhadap unsur memperkaya diri dan batasan kerugian negara berdasarkan sejumlah putusan pengadilan, serta menegaskan bahwa pembuktian kerugian negara harus mendahului pembuktian kerugian perekonomian negara sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini menekankan pentingnya konsistensi penafsiran unsur-unsur delik untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Julkifli l. Ali, Ardin Firanata, Sahaya Payopo, Dwi wahyu Ningsih, Muhajirin Tohir, Imam Sofwan, Ziky Qori Ibrahim https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Justice lies at the core of ethical AI integration in healthcare, demanding that innovation uphold fairness, equity, and patient rights. This study examines how healthcare organizations can protect patient privacy and promote justice while leveraging artificial intelligence (AI) to improve care. Using a literature review of empirical studies, regulatory frameworks, and ethical analyses, it explores the ethical, legal, and justice-related challenges arising from AI’s reliance on sensitive patient data. The findings reveal significant gaps in current regulations and safeguards, particularly regarding fairness and accountability in AI-driven systems. To address these, the study proposes a holistic framework integrating Privacy by Design (PbD), Ethical AI, and justice-oriented principles. It concludes that a balanced approach is essential to achieving both technological innovation and justice in AI-enabled healthcare.
Copyright (c) 2026 Cecep Mustafa, Rita Komalasari https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM KERANGKA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menciptakan fenomena baru dalam dunia karya cipta. AI kini mampu menghasilkan lukisan, musik, tulisan, bahkan inovasi teknologi tanpa intervensi manusia secara langsung. Perkembangan ini menimbulkan persoalan hukum mendasar: apakah karya yang diciptakan oleh AI dapat memperoleh perlindungan hukum dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI)? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum karya yang dihasilkan oleh AI dalam sistem HKI di Indonesia, mengkaji kecukupan regulasi nasional dalam memberikan perlindungan, serta membandingkan dengan pendekatan hukum di negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berorientasi antropogenik, di mana subjek hukum HKI hanya manusia atau badan hukum. Karya AI murni belum dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan atau penemuan yang dilindungi karena tidak memenuhi unsur kepribadian dan kehendak manusia. Namun, jika karya tersebut diciptakan dengan keterlibatan manusia sebagai pengarah, pelatih, atau pengendali AI, maka hak cipta atau hak paten dapat diberikan kepada pihak tersebut. Diperlukan pembaruan hukum untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dengan memperkenalkan konsep atribusi dan kepemilikan derivatif terhadap karya AI. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa reformasi hukum, Indonesia berpotensi tertinggal dalam perlindungan inovasi di era kecerdasan buatan.
Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 20/PUU-XXI/2023
Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik, Jaksa pernah diberikan kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali melalui yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan No. 55K/Pid/1996) dan Pasal 30C huruf h UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Kondisi ini menimbulkan konflik norma dengan KUHAP yang bersifat lex specialis. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023 kemudian menegaskan bahwa kewenangan Jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan Jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak sah, sehingga Peninjauan Kembali hanya merupakan hak konstitusional terpidana atau ahli warisnya. Putusan ini memperkuat prinsip kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dengan perlindungan hak individu
Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dalam Konflik antara Kepentingan Investasi dan Perlindungan Masyarakat Adat
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam konteks konflik antara kepentingan investasi dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Secara normatif, pemberian IUP merupakan bagian dari strategi negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya mineral. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum pertambangan nasional belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap komunitas adat yang secara turun-temurun menempati wilayah konsesi tambang. Ketidakterlibatan masyarakat adat dalam proses pemberian izin, tidak adanya pengakuan formal terhadap tanah ulayat, serta absennya prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi akar permasalahan dari konflik struktural tersebut. Penelitian ini juga menelaah efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan institusional, rendahnya transparansi verifikasi reklamasi, serta dominasi pendekatan administratif telah melanggengkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis teori keadilan kolektif serta intergenerasional, kajian ini menegaskan perlunya reformasi hukum pertambangan berbasis pada keadilan ekologis, pengakuan hukum adat, dan prinsip keberlanjutan. Negara harus memposisikan hukum pertambangan sebagai instrumen rekayasa sosial yang inklusif dan etis, bukan sekadar perpanjangan tangan kepentingan investasi. Oleh karena itu, sistem hukum pertambangan harus didesain ulang untuk menjamin partisipasi masyarakat adat secara substantif, memperkuat sanksi terhadap pelanggaran reklamasi, dan menjadikan perlindungan lingkungan sebagai hak asasi lintas generasi. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam pembaruan paradigma hukum sumber daya alam yang lebih berkeadilan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MODUS DI MEDIA SOSIAL (DUNIA MAYA)
Perlindungan hukum terhadap anak sebelum anak tersebut menjadi korban kejahatan seksual merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif, sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual merupakan perlindungan hukum yang bersifat represif. Agar kekerasan terhadap anak tidak terulang kembali, pemerintah telah menerapkan hukuman yang sangat berat terhadap para pelaku kekerasan seksual yaitu seperti pidana mati, pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pedeteksi elektronik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan ini juga merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak. Kejahatan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
WARISAN TANAH AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA
Perkawinan campuran di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial belanda. Adapun faktor yang menyebabkan munculnya perkawinan campuran pada saat itu perkawinan antara penduduk pribumi dengan bangsa eropa sudah mulai terjadi karena meningkatnya interaksi antarwarga negara seperti perdagangan, migrasi kemudian terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mendorong terjadinya perkawinan campuran seperti keinginan untuk memperbaiki keturunan, meningkatkan status sosial atau ekonomi. Kini di Indonesia pada era globalisasi mulai banyak terjadinya perkawinan campuran karena adanya interaksi lintas negara dan budaya sehingga dapat dikatakan meningkat terutama di daerah-daerah tertentu dalam beberapa tahun terakhir namun jumlahnya juga belum signifikan. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial dan kewarganegaraan, tetapi juga berdampak pada aspek hukum agraria seperti kepemilikan tanah. Adanya perbedaan dalam sebuah perkawinan campuran biasanya menimbulkan permasalahan terkait siapa yang berhak secara hukum memiliki hak atas tanah di Indonesia. Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Stabilitas hukum, melindungi hak atas warisan, dan mempertahankan otoritas negara atas tanah adalah alasan mengapa masalah ini sangat penting untuk diteliti. Jika tidak diatur atau disikapi secara tegas, maka bisa terjadi celah hukum yang memungkinkan kepemilikan tanah oleh orang asing secara tidak langsung melalui warisan, yang pada akhirnya bertentangan dengan semangat nasionalisme agraria. Selain itu, ketidakjelasan mengenai status kepemilikan tanah oleh ahli waris asing juga dapat menimbulkan sengketa hukum antar ahli waris, atau antara ahli waris dengan negara.
Warisan, Perkawinan Campuran, Hukum Positif Indonesia. `
PKPU SEBAGAI INSTRUMEN MITIGASI RISIKO KREDITOR : ANALISIS PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR MINORITAS
Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai instrumen mitigasi risiko bagi kreditur, dengan fokus pada perlindungan kreditur minoritas. Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Niaga, ditemukan bahwa desain normatif PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menggunakan sistem voting by value menempatkan kreditur besar pada posisi dominan dan melemahkan posisi kreditur minoritas. Putusan No. 15/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst menunjukkan pendekatan formalistik yang mengutamakan terpenuhinya syarat kuorum dan mayoritas nilai piutang tanpa mempertimbangkan substansi keberatan minoritas. Sebaliknya, Putusan No. 11/PKPU/2020/PN.Niaga.Sby mencerminkan pendekatan progresif melalui penerapan asas kepatutan yang menolak rencana perdamaian tidak seimbang. Sementara itu, Putusan No. 23/PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst kembali memperlihatkan pendekatan prosedural yang mengabaikan perlindungan substantif bagi minoritas. Temuan ini menunjukkan inkonsistensi yurisprudensi dan mengindikasikan kebutuhan reformasi legislasi untuk mengakomodasi mekanisme fairness test atau cram down sebagai perlindungan eksplisit bagi kreditur minoritas
Copyright (c) 2025 Muhajirin Tohir https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
DAMPAK TEKNOLOGI BLOCKCHAIN TERHADAP HUKUM PERBANKAN
Penelitian ini membahas implikasi hukum dari penerapan teknologi blockchain dalam sistem perbankan Indonesia. Fokus utama mencakup aspek kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta validitas dan daya ikat smart contracts dalam transaksi keuangan digital. Pendekatan normatif, perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus digunakan untuk mengkaji kesesuaian teknologi ini dengan sistem hukum yang berlaku. Hasilnya menunjukkan bahwa belum adanya regulasi komprehensif menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi risiko terhadap konsumen. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan regulasi adaptif, penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai, serta perlindungan hukum yang kuat untuk mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan stabilitas sistem perbankan nasional.
Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan harmoni sosial, daripada sekadar pemberian hukuman. Peran politik hukum sangat penting dalam mengembangkan kebijakan restorative justice di Indonesia, karena menentukan arah reformasi hukum yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan (1) untuk memahami secara mendalam pengaruh politik hukum terhadap kebijakan restorative justice di Indonesia, (2) untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan hukum dapat membantu mengatasi tantangan dalam implementasi restorative justice di berbagai lembaga penegak hukum, dan (3) untuk menganalisis langkah-langkah politik hukum yang dapat memperkuat penerapan restorative justice sebagai pendekatan alternatif yang berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peran krusial dalam mendukung pendekatan ini, meskipun masih terdapat tantangan berupa regulasi yang belum memadai, keterbatasan pemahaman di kalangan aparat hukum, dan budaya hukum yang cenderung retributif. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan progresif, pelatihan komprehensif bagi aparat hukum, serta penguatan infrastruktur yang mendukung. Dengan pendekatan holistik dan kolaborasi antar berbagai pihak, restorative justice diharapkan mampu menjadi solusi yang berkelanjutan dalam mewujudkan keadilan yang seimbang dan harmonis di Indonesia
PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM
Jurnal ini membahas tentang perjanjian perkawinan antara WNA dan WNI menurut hukum Islam, dengan mempertimbangkan aspek syariah, prosedur, dan implikasi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis perjanjian perkawinan campuran dalam perspektif hukum Islam
ANALISIS TENTANG PERJANJIAN, KEGIATAN DAN POSISI DOMINAN YANG DILARANG DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Persaingan usaha merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, mendorong inovasi, dan menciptakan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan bisnis. Untuk menjaga keseimbangan dalam dunia usaha, diperlukan regulasi yang mengatur persaingan agar tetap sehat dan adil. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi instrumen hukum utama dalam mengawasi persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini membahas berbagai bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti oligopoli, kartel, monopsoni, dumping, serta bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Selain itu, penelitian ini juga membahas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan regulasi persaingan usaha di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, serta mendorong efisiensi ekonomi nasional. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan pengawasan dan efektivitas sanksi bagi pelanggar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas kebijakan persaingan serta penguatan peran KPPU dalam menindak praktik persaingan usaha yang tidak sehat.
PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM: ANALISIS DAN IMPLEMENTASI
Jurnal ini membahas konsep pembagian waris dalam hukum Islam, termasuk dasar hukum, prinsip-prinsip, dan prosedur pembagian waris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pembagian waris Islam secara komprehensif
PENERAPAN PRINSIP LEX FORI DAN LEX REI SITAE DALAM HUKUM WARIS INDONESIA: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Indonesia sebagai negara dengan keberagaman sistem hukum menghadapi tantangan dalam menyelesaikan sengketa waris yang mengandung unsur asing. Unsur asing ini dapat berupa kewarganegaraan pewaris atau ahli waris, lokasi harta warisan di luar negeri, atau keberadaan wasiat yang dibuat di luar negeri. Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), dua prinsip utama yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku adalah lex fori dan lex rei sitae. Prinsip lex fori menegaskan bahwa pengadilan Indonesia akan menerapkan hukum waris Indonesia dalam perkara yang diajukan, sementara prinsip lex rei sitae menentukan bahwa hukum negara tempat harta benda tetap berada yang akan berlaku. Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengenai HPI, beberapa ketentuan seperti Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) dan yurisprudensi sering dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa waris internasional. Namun, penerapan prinsip lex fori dan lex rei sitae dalam praktiknya kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan benturan kepentingan, terutama karena Indonesia juga mengenal tiga sistem hukum waris: adat, Islam, dan perdata (BW). Makalah ini mengkaji dasar hukum penerapan lex fori dan lex rei sitae dalam hukum waris Indonesia, implementasi di pengadilan, serta permasalahan yang muncul akibat benturan sistem hukum. Analisis ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum waris internasional di Indonesia serta menawarkan solusi untuk mengatasi ketidakpastian hukum, termasuk rekomendasi bagi pembentukan RUU Hukum Perdata Internasional di Indonesia.
Copyright (c) 2024 Rahmah Masinah, Farah Risqullah Fhasmie Basha https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TEORI HUKUM KEMANFAATAN DALAM PELAKSANAAN TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN NARKOTIKA
Pemberantasan narkotika di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur, di mana Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) memainkan peran penting. Nilai-nilai yang terkandung dalam pilar-pilar ini memberikan dasar yang kuat untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan membangun kesadaran kolektif Masyarakat serta dalam upaya menjaga moralitas bangsa, hukum, keutuhan negara, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi bahaya narkotika. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional, kejahatan terorganisir, mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Bahwa ancaman narkotika adalah masalah nasional yang harus ditangani secara terintegrasi oleh seluruh elemen bangsa. Dalam bingkai NKRI, diperlukan kerja sama antar wilayah, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk mencegah dan menghentikan penyebaran narkoba hingga ke pelosok negeri. Dan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keberagaman bangsa Indonesia adalah kekuatan dalam memerangi narkoba. Setiap kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya harus bersatu dan bekerja sama dalam upaya melindungi generasi muda dari bahaya narkotika, dengan tetap menghormati perbedaan dan menjaga persatuan nasional. Melalui penerapan Hukum berdasarkan kemanfaatan dan budaya hukum merupakan konsep-konsep yang memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial tertentu serta memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat
Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika)
ANALIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Nomor 422/Pid.B/2023/PN JKT.TIM)
Dalam kehidupan masyarakat Peranan kendaraan bermotor sangatlah penting guna mobilisasi kebutuhan sehari hari .sebagaimana tertuang dalam undang undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan adapun pasal 77 berbunyi Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Kendaraan bermotor yang dikemudikan Adapun mengenai kendaraan diatur dalam pasal 47 pasal 76 Undang undang No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan Angkutan Jalan Umum dalam pasal 1 Angka 3 Undang undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwa angkutan adalah perpinahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan ruang lalu lintas jalan. Kendaraan itu sendiri menurut pasal 1 Angka 7 UU lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri dari kendaran bermotor dan tidak bermotor namun kenyataannya sering terjadi pencurian kendaraan bermotor hal tersebut diatur dalam pasal 263 ayat 1 sebagaimana penulis sampaikan dalam tulisan ini Adapun rumusan masalah yang penulis rumuskan sebagai berikut : Bagaimana Proses Penegakkan Hukum terhadap pelaku Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dalam perkara No.422/Pid,B/2023/PN JKT TIM danApakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan?. Adapun Tujuan dan Manfaat Penelitian adalah Untuk mengetahui bentuk-bentuk penjatuhan sanksi pidana tehadap seseorang yang melakukan Pencurian kendaraan bermotor dan apasaja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini
Copyright (c) 2024 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENGENAI SERTIPIKAT SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH
Pokok penelitian mengenai sertipikat sebagai jaminan kepestian hukum hak atas tanah sesuai dengan Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Sertipikat merupakan alat pembuktian hak yang kuat dan diterbitkan secara sah. Bila terjadi gugatan dapat melalui badan peradilan,yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rumusan Masalah : Apakah batasan kompetensi Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa pertanahan ?. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pertanahan melalui Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara dalam pembatalan sertipikat ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersumber pada bahan hukum sekunder yang bersifat kualitatif. Sehingga diketemukan yaitu : tidak singkronnya Pasal 53 (1) dan Pasal 2 Undang-Undang peradilan TUN, sehingga batasan kompetensi kedua Badan Peradilan itu, pada dasarnya ditentukan oleh materi sengketa, yaitu bila menyangkut sengketa kepemilikan (hak), maka kewenangan Peradilan Umum, sedangkan bila yang disengketakan proses administrasi terbitnya sertipikat, maka berada pada Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi ada keharusan diselesaikan terlebih dahulu pada Peradilan Umum dengan akibat hukum pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara akan ditentukan selama 90 hari (Pasal.55). Penyelesaian sengketa pertanahan melalui Peradilan Umum (PN) dan Tata Usaha Negara, menimbulkan ketidakpastian hukum, karena bisa saja menang pada Peradilan Umum, tetapi belum tentu pada Peradilan Tata Usaha Negara, Lebih dari itu Penyelesaian sengketa pertanahan ini menimbulkan penyelesaian yang sangat lama dan bertele-tele, tidak sesuai dengan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DAMPAKNYA TERHADAP STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN
Perkawinan beda agama saat ini sedang heboh di masyarakat karena selain bertentangan dengan konstitusi, undang-undang perkawinan juga bertentangan dengan agama dan norma kepatutan. Perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia tidak dapat dilegalkan dengan alasan Hak Asasi Manusia karena HAM tidak dapat bebas sebebas-bebasnya tetapi dibatasi oleh ketertiban umum, Undang-Undang dan norma agama. Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan harapan menjadi keluarga yang Sakinah, mawaddah warahmah. Sah atau tidaknya perkawinan sudah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ”Larangan Perkawinan Beda agama bagi yang beragama muslim sudah dipertegas didalam al-qur’an Surat Al Baqarah ayat 221 yang artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman.Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman”. Perkawinan dapat di ibaratkan roda kendaraan, bagaimana jika salah satu rodanya ukurannya berbeda tentu akan terjadi ketidakseimbangan dalam perjalanan. Begitu juga perkawinan yang berbeda agama yang tentu berbeda aqidahnya akan membawa permasalahan serius didalam rumah tangga sehingga mustahil tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal akan dapat terwujud. Larangan perkawinan beda agama sudah diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 majelis hakim konstitusi telah menolak Judicial Review Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Atas dasar itu Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. Sayangnya, SEMA ini sifatnya hanya himbauan kepada hakim agar tidak mengesahkan perkawinan beda agama, tetapi tidak ada implikasi yuridis jika SEMA tersebut tidak ditindaklanjuti. Permasalahan kawin beda agama bertambah pelik dengan adanya UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 35 menyatakan Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan uji materi undang-undang administrasi kependudukan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan suatu badan hukum yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan, dan pergantian susunan pengurus. Sebuah perseroan terbatas memilik 3 (tiga) organ penting, tiga organ tersebut adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dikenal istilah “Sirkuler” dan “Notulen Rapat”. Notulen RUPS berbeda dengan Sirkuler yang istilah tersebut biasanya lebih sering ditulis dengan “Pernyataan Keputusan Rapat”. Keputusan Pemegang Saham-Circular Resolution sesuai Ketentuan Pasal 91 UUPT, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Tanggung jawab terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang disampaikan para pihak kepada Notaris. Prinsip kehati-hatian harus selalu dikedepankan oleh Notaris karena Kesalahan terhadap akta yang dibuatnya dapat membuat akta notaris menjadi akta dibawah tangan dan tidak memiliki pembuktian yang mengikat sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa notaris tersebut dapat “menyeret” bahkan sengaja membuat notaris terjerat perkara pidana. Notaris Wajib untuk menjaga keotentikan dan keabsahan dari pendukung-pendukung yang merujuk pada sirkuler untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat, karena apabila akta yang dibuat oleh Notaris tidak memuat kebenaran baik secara formil maupun materil, maka notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggaung jawabannya oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, bahkan dapat dikenakan sanksi berupa ancaman, jika seorang notaris terbukti melakukan kesalaha
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA NO. 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST
Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Analistis yuridis tentang tindak pidana korupsi n Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring yang terdapat dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, mejelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Analisis Yuridis Putusan No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu berbasis studi pustaka dan berfokus pada pengolahan data sekunder dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analitis yang mana penulis mengaitkan kasus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Copyright (c) 2023 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
UPAYA KEADILAN BAGI RAKYAT MELALUI SMALL CLAIM COURT
Berkaitan dengan upaya memberikan keadilan bagi masyarakat, karena selama ini penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan proses berperkara ke pengadilan harus menempuh prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh di simpangi, oleh karenanya kemudian memerlukan waktu yang lama. Untuk itu Mahkamah Agung merealisasikan kebijakan melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, guna memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Perma nomor 2 tahun 2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. PERMA No. 2 tahun 2015 mendefinisikan “Small Claim Court” adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Pada artikel ini penulis mengemukakan dua pertanyaan penelitian yaitu (1).Bagaimana implementasi keadilan melalui peradilan sederhana berdasarkan Perma No 2 tahun 2015; dan (2).Apa kendala implementasi keadilan melalui peradilan sederhana berdasarkan Perma No 2 tahun 2015. Dengan metode penelitian Deskriptis secara Yuridis Normatif
MENYOAL KONSTITUSIONALITAS PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERTA BERBAGAI PERMASALAHANNYA
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dipilih oleh rakyat secara langsung dimaksudkan untuk memiliki legitimasi, derajat dan akuntabilitas yang tinggi, dalam prakteknya selain diwarnai money politic, berbiaya tinggi, juga rentan adanya konflik. Pilkada secara langsung oleh rakyat, banyak pihak mengkhawatirkan akan terjadi benturan fisik secara masif, baik konflik horizontal maupun vertikal. Berpijak dari pengalaman itu berbagai kalangan perlunya mengevaluasi kelemahan dan kelebihan Pilkada secara langsung oleh rakyat. Keberadaan Otonomi Daerah sudah diamanatkan Pasal 18 UUD 1945 pada bab VI tentang Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan pada perubahan kedua oleh Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 18 Agustus 2000. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, kata demokratis adalah rumusan yang bersifat multitafsir. Dalam amandemen kelima UUD 1945, MPR perlu melakukakan perubahan secara komprehensif untuk menata ulang kelembagaan Negara agar keberadaannya dapat melakukan kegiatan fungsi saling mengontrol (cheks and balances), termasuk didalamnya mempertegas pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, apakah kata demokratis itu dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui perwakilan tidak langsung oleh DPRD sebab keduanya dapat dikategorikan secara demokratis.. Hal ini penting, guna memberikan kepastian hukum, agar tidak ada lagi anggota DPR yang menafsirkan rumusan konstitusi sesuai selera kepentingannya baik secara: pribadi, kelompok, golongan dan/atau partai politiknya.
TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA VERSUS DEELNEMING DELICTEN / TINDAK PIDANA PENYERTAAN VERSUS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
Delik/Strafbaarfeit, perbuatan yang dikenakan hukuman karena pelanggaran undang-undang. Unsur Tindak Pidana. Ada Unsur Obyektif, yang disebut actus reus: (a) Sifat melawan hukum; (b) Kualitas dari si pelaku; (c) Kausalitas, hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Unsur Objektif. Berkaitan dengan perbuatan pelaku(aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan. Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Wujud perbuatan aktif atau pasif, meliputi delik Komisi, atau Omisi. Tindak Pidana Penyertaan, pelakunya lebih dari seorang, peranan para peserta berbeda satu dengan yang lainnya, namun salahsatu pesertanya memenuhi seluruh rumusan unsur delik. Pertanggungjawaban Pidana. Dalam keadaan normal dan kematangan Psikis seseorang membawa tiga macam kemampuan bertanggungjawab: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya; (b) Menyadari perbuatannya tidak dibenarkan dan terlarang (c) Dapat menentukan pilihan terhadap perbuatannya
Peran Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, Tindak Pidana Korupsi, dan Penanganan Korupsi di Indonesia
PERAN DAN FUNGSI LPSK TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
Pemberian perlindungan bagi saksi dan korban (terutama anak) dari suatu tindak pidana adalah bagian dari proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan posisi saksi dan korban adalah kunci untuk mewujudkan peradilan yang adil. Beberapa kelemahan dalam undang-undang perlindungan saksi karena undang-undang tersebut hanya mencakup perlindungan bagi korban dan saksi dalam hal perkara pidana biasa saja. Untuk perkara perdata, perkara pada pengadilan militer, Tata Usaha Negara, perlindungan tidak dapat diberlakukan terhadap saksi maupun korban yang terkait dengan perkara tersebut. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban sangat penting untuk membantu mempermudah pemulihan hak korban, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, lembaga ini memiliki fungsi dan peran memberikan bantuan kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (temasuk pelanggaran HAM berat).
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 69/PID.SUS/2019/PN.MJK TENTANG TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
Tindak Pidana Kebiri terhadapa anak merupakan perbuatan “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Analistis yuridis tentang putusan nomor No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang tindak pidana Seksual terhadap Anak dibawah umur adalah untuk mengetahui penjatuhan sanksi atas ttindak pidana seksual terhadap anak dibawah umur yang sedang marak terjadi ditengah masyarakat dimana banyak korban terhadap anak anak yang semstinya dilindungi namun justru diperlakukan secara keji yang mana akan mengahmabt tumbuh kembang anak serta menjadikan anak mengalami trauma Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu berbasis studi pustaka dan berfokus pada pengolahan data sekunder dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analitis yang mana penulis mengaitkan kasus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PASAL 365 KUHP (STUDI KASUS NOMOR: 1336/PID.B/2017/PN BKS)
Penulisan jurnal ini diawali dengan pembahasan tentang banyaknya kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di masyarakat, tidak adanya sanksi pidana yang membuat jera pelaku pencurian dengan kekerasan, dan belum adanya perlindungan hukum bagi korban pencurian dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal adalah metode normatif. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa ENDANK JOKO SATRIO dinyatakan bersalah secara hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama pasal 365 ayat (2) 1 dan 2 KUHP. pidana penjara bagi terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, mengatur bahwa jangka waktu penangkapan dan penahanan harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan.
tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
Copyright (c) 2022 Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum
PERAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan dan akitivitas sosialnya. Karenanya diperlukan adanya fasilitas transportasi yang dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang tersebut. Kebutuhan penyediaan sarana transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui peran satu pihak saja. Transportasi itu sangat dituntut peranannya dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan. Peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. (Ofyar Z. Tamin, 2000). Seiring perkembangan kota maka kebutuhan transportasi diperkotaan meningkat pula, sehingga menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan yang sesegera mungkin. Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan perambuan lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan bagi pemakai jalan, maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Di samping itu dalam tata laksana lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, melarang dan sebagainya atau lalu lintas yang ada dengan sedemikian rupa agar lalu lintas dapat bergerak dengan aman, lancar dan nyaman di sepanjang jalur lalu lintas maka dibutuhkan penggunaan rambu-rambu lalu lintas