ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 117/PUU-XXI/2023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HKPD membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan pajak daerah melalui penyederhanaan jenis pajak daerah serta penetapan batas tarif pajak oleh pemerintah pusat guna menjaga stabilitas kebijakan fiskal nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai batas kewenangan pemerintah daerah dalam sistem perpajakan nasional.